Polaintaktik, Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bekasi berkomitmen tidak lagi ambil bagian dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Tahun Ajaran 2023-2024 bersama Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Sekretaris BMPS, Ayung Sardi Dauly menyatakan selama ini pemerintah Kota Bekasi menjadikan BMPS hanya sebagai tameng agar aturan yang mereka buat tidak melanggar, sehingga harus melibatkan stake holder pendidikan
"Dulu kan pernah kejadian laporan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pernah ditolak karena tidak melibatkan Dewan Pendidikan yang akhirnya dibentuklah Dewan Pendidikan," ujarnya kepada bekasimedia.com usai Konferensi Pers di Gedung SMK Bina Karya Mandiri 2, Rawalumbu, Kota Bekasi, pada Kamis (11/5/2023).
Sekarang, lanjut Ayung BMPS tidak mau lagi dijadikan sebagai kambing hitam atau pelengkap penderita. "Kalau ada kesalahan yang dilakukan kita BMPS mendorong jika harus melalui proses hukum maka kita mendorong ke proses hukum, kalau harus diberikan sangsi maka kita juga mendorong berikan saja sangsi," tukasnya.
Ditanya soal apakah BMPS siap dengan resiko atau konsekuensi yang akan diterima, Ayung mengatakan pihaknya sudah terbiasa dibawah tekanan.
"BMPS kan independen kita sudah biasa di preseur dan apapun preseurnya kita BMPS sudah siap, paling paling bantuan tidak diberikan, bosda tidak dicairkan," tegasnya.
Bagaimana sikap BMPS di tahun politik ini?
Sebagai lembaga pendidikan BMPS menginginkan bagaimana politik indonesia ini mencerdaskan dan jangan sampai dunia pendidikan ini jadi sasaran politik.
"Saya ingin mendorong kepada calon kepala daerah maupun calon legislatif yang saat ini sedang mencari dukungan masyarakat, kalau memang mereka mau berkomitmen memajukan pendidikan dan mendorong pendidikan swasta setara dengan negeri kita akan dukung.
Kita harus teliti dan harus tanyakan betul komitmen mereka terhadap dunia pendidikan khususnya swasta," imbuhnya. (Denis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar